BNP2TKI
Jakarta, BNP2TKI (6/10) Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pembangunan (UNDP) mengimbau negara-negara di dunia, termasuk Indonesia meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran mereka. Kondisi ini bisa dicapai dengan mereformasi kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pekerja migran.
Perbaikan kehidupan pekerja migran, menurut UNDP, dapat bermanfaat bagi pembangunan manusia. Perbaikan ini dapat diraih dengan mengurangi hambatan perpindahan dan memperbaiki perlakuan terhadap migran.
"Keuntungan dari migrasi, baik di dalam negeri maupun lintas batas, dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kebijakan nasional dan internasional," kata penulis utama Laporan Pembangunan Manusia UNDP 2009, Jeni Klugman, di Jakarta, Senin (5/10).
Perwakilan UNDP di Indonesia El-Mostafa Benlamli mengatakan, migrasi telah mewarnai sejarah dan kehidupan Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Namun ia mengingatkan, migrasi tidak selalu berjalan lancar.
Masalah migrasi, lanjut Benlamlih, terutama terjadi seputar perlindungan hak asasi manusia, migran ilegal, danperdagangan atau penyelundupan manusia.
"Pemerintah harus mengatasi seluruh masalah ini, harus ada kebijakan mengatur semua yang bisa dicapai dengan meratifikasi Konvensi mengenai Perlindungan Pekerja Migran yang telah ditandatangani pada 2004," tutur Benlamlih.
Kepala Unit Pemerintahan Demokratis UNDP untuk Indonesia Rizal Malik mengatakan perbaikan kebijakan seputar pekerja migran dapat membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).
HDI merupakan pengukur perkembangan pembangunan kemanusiaan jangka panjang. HDI dihitung dari tiga unsur yaitu lama harapan hidup. Indikator lainnya yakni akses terhadap pengetahuan yang dinilai dari tingkat melek huruf dan jumlah pendaftar pendidikan formal.
Rizal menjelaskan bahwa masyarakat merupakan inti dari penghitungan HDI. "HDI merupakan cara untuk menunjukkan potensi manusia, memperbanyak pilihan dan kapasitas manusia. Faktor-faktornya antara lain kebebasan memilih tempat tinggal dan tempat bekerja."
Dalam Laporan Pembangunan Manusia 2009, UNDP merekomendasikan agar pemerintah memperlebar jalur masuk bagi pekerja migran, terutama pekerja dengan keterampilan rendah.
Pemerintah juga harus dapat memastikan penegakan hak-hak asasi manusia pekerja migran, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga hak berpolitik.
Khusus di Indonesia, Rizal mengatakan pemerintah harus dapat menjamin transparansi pendapatan yang didapat dari pekerja migran. Pemerintah Indonesia juga diminta meningkatkan kualitas pendidikan sebelum keberangkatan.
"Pemerintah juga harus memperbaiki koordinasi antara institusi negara dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), menjalin kerja sama regional dengan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), dan meratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran," tutur Rizal. (hp)
Return to the list <<<<<
